Cara Mengatur Keuangan dan Pajak UMKM agar Usaha Tumbuh Sehat dan Berkelanjutan

Memahami cara mengatur keuangan dan pajak UMKM merupakan langkah krusial bagi setiap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang ingin membangun bisnis secara serius dan berkelanjutan. Banyak UMKM yang memiliki produk berkualitas dan pasar yang potensial, tetapi gagal berkembang karena pengelolaan keuangan yang tidak tertata serta kurangnya pemahaman terhadap kewajiban pajak. Kondisi ini sering kali membuat pelaku usaha kesulitan mengukur keuntungan, mengalami masalah arus kas, bahkan berisiko terkena sanksi pajak.

Di Indonesia, UMKM menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang menjalankan bisnis secara informal tanpa sistem keuangan yang jelas. Padahal, dengan memahami cara mengatur keuangan dan pajak UMKM secara tepat, pelaku usaha dapat meningkatkan profesionalisme bisnis, memperkuat daya saing, serta membuka peluang untuk mendapatkan pendanaan dan kerja sama yang lebih luas.

cara mengatur keuangan dan pajak UMKM

Mengapa Pengelolaan Keuangan dan Pajak UMKM Sangat Penting

Pentingnya memahami cara mengatur keuangan dan pajak UMKM tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan usaha itu sendiri. Keuangan yang tertata rapi membantu pemilik usaha mengetahui kondisi bisnis secara nyata, mulai dari pendapatan, biaya operasional, hingga keuntungan bersih yang diperoleh setiap periode.

Dari sisi pajak, pengelolaan yang baik akan menghindarkan UMKM dari denda, sanksi administrasi, dan masalah hukum di kemudian hari. Selain itu, UMKM yang patuh pajak cenderung lebih dipercaya oleh lembaga keuangan, investor, serta mitra bisnis karena dianggap memiliki manajemen yang profesional dan transparan.

Kesalahan Umum UMKM dalam Mengatur Keuangan dan Pajak

Sebelum membahas lebih jauh tentang cara mengatur keuangan dan pajak UMKM, penting untuk memahami kesalahan umum yang sering dilakukan pelaku usaha. Salah satu kesalahan paling sering terjadi adalah mencampur keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Hal ini membuat pemilik usaha kesulitan mengetahui performa bisnis yang sebenarnya.

Kesalahan lainnya adalah tidak melakukan pencatatan transaksi secara rutin. Banyak UMKM yang hanya mengandalkan ingatan atau catatan tidak terstruktur, sehingga laporan keuangan tidak akurat. Selain itu, masih banyak pelaku UMKM yang menganggap pajak sebagai beban, bukan sebagai kewajiban yang harus direncanakan sejak awal.

Memisahkan Keuangan Pribadi dan Keuangan Usaha

Langkah paling dasar dalam cara mengatur keuangan dan pajak UMKM adalah memisahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha. Pemisahan ini sangat penting agar alur keuangan bisnis dapat dipantau dengan jelas. Dengan memisahkan keuangan, pemilik usaha dapat mengetahui berapa modal yang digunakan, berapa omzet yang dihasilkan, serta berapa keuntungan yang benar-benar diperoleh.

Pemisahan keuangan dapat dimulai dengan membuka rekening bank khusus untuk usaha. Selain itu, pemilik usaha juga disarankan untuk menetapkan gaji bulanan bagi dirinya sendiri agar tidak mengambil uang usaha secara sembarangan.

Mencatat Transaksi Keuangan Secara Konsisten

Pencatatan transaksi merupakan fondasi utama dalam cara mengatur keuangan dan pajak UMKM. Setiap pemasukan dan pengeluaran, sekecil apa pun nilainya, harus dicatat secara konsisten. Tanpa pencatatan yang baik, pelaku UMKM akan kesulitan menyusun laporan keuangan dan menghitung kewajiban pajak.

Saat ini, pelaku UMKM dapat memanfaatkan berbagai aplikasi pencatatan keuangan yang mudah digunakan. Namun, jika masih menggunakan pencatatan manual, pastikan formatnya jelas dan dilakukan secara rutin agar data keuangan tetap akurat.

Menyusun Laporan Keuangan Sederhana UMKM

Setelah pencatatan transaksi berjalan dengan baik, langkah selanjutnya dalam cara mengatur keuangan dan pajak UMKM adalah menyusun laporan keuangan sederhana. Laporan ini setidaknya mencakup laporan laba rugi dan laporan arus kas.

Laporan laba rugi berfungsi untuk mengetahui apakah usaha menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian. Sementara itu, laporan arus kas membantu pelaku UMKM memahami aliran uang masuk dan keluar, sehingga dapat mengantisipasi kekurangan dana operasional.

Memahami Jenis Pajak yang Berlaku untuk UMKM

Bagian penting dari cara mengatur keuangan dan pajak UMKM adalah memahami jenis pajak yang berlaku. UMKM di Indonesia umumnya dikenakan Pajak Penghasilan dengan tarif final tertentu sesuai peraturan yang berlaku. Pemahaman mengenai Pajak Penghasilan sangat penting agar pelaku usaha tidak salah dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Selain itu, UMKM juga perlu memahami apakah usahanya sudah memenuhi syarat untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak atau belum. Pemahaman ini akan membantu UMKM dalam menentukan kewajiban pajak secara tepat.

Menghitung Pajak UMKM Secara Tepat dan Akurat

Menghitung pajak secara akurat merupakan bagian penting dalam cara mengatur keuangan dan pajak UMKM. Kesalahan perhitungan pajak dapat menyebabkan kekurangan bayar atau kelebihan bayar yang merugikan usaha.

Oleh karena itu, pencatatan omzet yang rapi dan laporan keuangan yang jelas sangat dibutuhkan agar perhitungan pajak sesuai dengan kondisi usaha yang sebenarnya.

call to action LSPUMKM WI 2

Perencanaan Arus Kas untuk Kewajiban Pajak

Salah satu strategi penting dalam cara mengatur keuangan dan pajak UMKM adalah perencanaan arus kas. Pelaku UMKM sebaiknya menyisihkan dana pajak sejak awal dari setiap pemasukan yang diterima. Dengan cara ini, kewajiban pajak tidak akan terasa memberatkan ketika waktu pembayaran tiba.

Perencanaan arus kas yang baik juga membantu UMKM menjaga stabilitas keuangan dan menghindari masalah kekurangan dana.

Checklist Bulanan Pengelolaan Keuangan dan Pajak UMKM

Agar pengelolaan berjalan konsisten, pelaku UMKM perlu memiliki checklist bulanan. Checklist ini dapat mencakup pencatatan transaksi, evaluasi laporan keuangan, pengecekan kewajiban pajak, serta penyisihan dana pajak.

Dengan checklist yang jelas, pelaku UMKM akan lebih disiplin dan teratur dalam menjalankan cara mengatur keuangan dan pajak UMKM.

Manfaat Jangka Panjang Pengelolaan Keuangan dan Pajak yang Baik

Menerapkan cara mengatur keuangan dan pajak UMKM secara konsisten memberikan manfaat jangka panjang bagi bisnis. Usaha menjadi lebih terkontrol, risiko kesalahan administrasi berkurang, serta peluang untuk mendapatkan pendanaan dan kerja sama semakin terbuka.

UMKM yang tertib keuangan dan pajak juga lebih siap untuk naik kelas dan berkembang menjadi usaha yang lebih besar.

Baca Juga: Studi Kasus UMKM Sukses Indonesia: Inspirasi dan Pembelajaran Berharga

Penutup

Pada akhirnya, memahami dan menerapkan cara mengatur keuangan dan pajak UMKM adalah investasi penting bagi keberlangsungan usaha. Dengan pengelolaan keuangan yang rapi dan kepatuhan pajak yang baik, UMKM dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat.

Leave a Comment

Rating

Uji Kompetensi metodologi, penguasaan materi pelatihan dan praktek penyampaian modul (delivery). Selanjutnya untuk memperoleh akreditasi (Sertifikat Akreditasi Fasilitator), fasilitator mendelivery modul yang dikuasai minimal 2 kali dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh Mitra Penyelenggara Pelatihan, dengan nilai minimal 70% atau rating 3,5 dengan range antara 1 – 5. Setiap penugasan pelatih oleh Mitra Penyelenggara Pelatihan telah disertai persetujuan dari LSP UMKM & WI.

Bimbingan

Dalam bimbingan ini dijelaskan alur Uji Kompetensi yang dilaksanakan oleh LSP UMKM & WI . Kemudian, dilanjutkan dengan pendaftaran  untuk mendapatkan akun yang akan digunakan dalam sistem uji kompetensi LSP UMKM & WI . Pada sesi berikutnya, para peserta akan mendapat bimbingan untuk menggunakan sistem uji kompetensi tersebut hingga proses penilaian.

Sertifikasi

Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah Proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi. Terkait dengan Standard Kompetensi Kerja telah ditetapkan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Pengawas Syariah berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 25 Tahun 2017. Sedangkan SKKNI itu sendiri adalah Rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SERTIFIKASI PENILAIAN DIAKUI INTERNASIONAL

Dengan lisensi resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau (BNSP) yang
dibentuk  Pemerintah  untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaga Sertifikasi Profesi atau (LSP)
menjamin mutu kompetensi dan pelatihan Tenaga Kerja pada seluruh sektor bidang profesi
di seluruh Indonesia.

Sertifikat yang akan Anda dapatkan juga akan diakui oleh dunia Internasional, sehingga
kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Karena dengan memiliki sertifikasi profesi dari LSP
yang telah mendapatkan lisensi resmi dari BNSP, Anda mempunyai sebuah bukti kuat
bahwa Anda memang berkompeten dalam profesi yang Anda geluti. Itu juga memastikan
bahwa Anda mempunyai kemampuan yang mumpuni sebagai seorang profesional.

Sertifikasi kompetensi ini bisa Anda dapatkan melalui pelatihan dari LSP yang mempunyai
lisensi resmi dari BNSP. Dan LSP UMKM & WI, merupakan salah satu LSP yang bisa
membantu Anda untuk mewujudkan keinginan Anda dalam mendapatkan sertifikasi profesi
tersebut.

SERTIFIKASI KOMPETISI KASIR RETAIL

Sumber daya manusia (SDM) memainkan peranan yang sangat vital dalam menentukan
keberhasilan operasional toko. Sumber Daya Manusia (SDM) atau pengelola toko haruslah
mumpuni dan cekatan. Implementasi sistem komputerisasi yang semakin canggih dan
keharusan untuk menjalankan rangkap atau fungsi pekerjaan (multi-tasking) maka karyawan
toko juga harus memiliki kemampuan berhitung (matematika) yang baik, dan kemampuan
untuk bias berbahasa asing tentunya (minimal Bahasa Inggris).

Untuk itu pentingnya melakukan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) sebelum terjun
langsung ke dalam dunia kerja. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas Sumber
Daya Manusia (SDM) itu sendiri. Apabila Sumber Daya Manusia (SDM) telah tersetifikasi,
selain dapat menentukan keberhasilan toko, para Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut
diharapkan mampu untuk bersaing dengan para tenaga kerja asing.

Perlu diingat bahwa bisnis minimarket ataupun retail dan toko adalah bisnis penjualan.
Jadi,segenap karyawan harus memiliki kualitas internal yang sejalan dan mendukung
peranannya sebagai penjual. Kualitas ini meliputi kepribadian (threat), sikap, (attitude),
motivasi dan nilai-nilai (values). Untuk itu pentingnya melakukan pelatihan Sumber Daya
Manusia (SDM).

JADIKAN SERTIFIKASI PENGELOLAAN UKM

Pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ini, kompetensi menjadi syarat yang harus
dipenuhi untuk meningkatkan daya saing bangsa. Sejalan dengan itu, Kementerian Koperasi
dan UKM RI, terus berupaya meningkatkan kompetensi UMKM, salah satunya melalui
kegiatan sertifikasi kompetensi UKM. Kegiatan ini berupa memfasilitasi pelatihan serta
sertifikasi kompetensi bagi para pelaku UMKM.

Tujuannya untuk meningkatkan daya saing, mengingat pemberlakuan MEA akan sangat
berpengaruh kepada masuknya tenaga  kerja  asing yang mengakibatkan persaingan
menjadi semakin ketat. Standarisasi dan sertifikasi ini menjadi sangat penting diketahui oleh
para pelaku UKM. Karena selain meningkatkan daya saing, standarisasi adalah upaya untuk
menjaga kualitas produk.

Sertifikasi ini juga berguna sebagai bentuk penyesuaian dan upaya UKM untuk
menunjukkan kepada dunia jika telah memiliki standar tertentu, hingga pengembangan
usaha dapat dikembangkan menjadi lebih luas. Apabila produk telah tersertifikasi maka
konsumen akan semakin yakin, karena produk tersebut sudah pasti terjamin. Itulah alasan
mengapa standarisasi dan sertifikasi saat ini menjadi sangat penting diketahui oleh para
pelaku UKM.